Author: arif sharon

Setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP” baru) disahkan untuk mendampingi KUHP Nasional, sejumlah pihak mengajukan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) kembali menjadi sorotan setelah masuk dalam daftar pengujian di Mahkamah Konstitusi pada pertengahan 2026. Pada saat yang sama, berlakunya

Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pemerintah memperluas kewenangan Otoritas Jasa

Menyusul berlakunya KUHP Nasional pada awal 2026, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini hadir

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) resmi berlaku menggantikan KUHP warisan kolonial yang telah digunakan

ABSTRACT Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja hakim konstitusi berdasarkan putusan yang saling bertentangan tersebut. Digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yang